Pemerintah Pusat melalui SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri memutuskan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penyelengaraan pembelajaran tatap muka mulai Januari 2021. Alasan yang dikemukakan oleh Pemerintah Pusat adalah bahwa yang paling tahu kondisi, kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki adalah daerah itu sendiri. Hal lainnya yang cukup krusial dalam SKB tersebut adalah Peta Zonasi Resiko dari Satgas Covid-19 Nasional tidak akan digunakan dalam pemberian ijin pembelajaran tatap muka tersebut. Langkah Pemerintah Pusat melalui SKB ini membuat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia semakin tidak terarah.