Polri berencana menerapkan ancaman pidana bagi para pelanggar protokol kesehatan jika sanksi-sanksi seperti denda, kerja sosial dan yang lainnya dalam operasi yustisi belum efektif mendisiplinkan masyarakat.

Nemun menurut Anggota Tim Pakar Percepatan Penanganan Covid-19 Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Hidayatullah Muttaqin, SE., MSI., Pg.D, penerapan sanksi demikian seharusnya bukan satu-satunya hal yang dipikirkan dalam upaya menekan angka penularan covid-19.

Melainkan ada hal lainnya yang juga berperan besar dalam penyebaran covid-19 di tengah masyarakat yaitu mobilitas.

Selengkapnya di Banjarmasin Post